“Terhitung sejak satu Januari 2011 nanti, aturan itu diberlakukan.”

Musibah bagi mereka dan kami-kami yang berada di luar negeri. Pemerintah berjanji akan mulai menetapkan pajak barang bawaan luar negeri. Malam itu, sekali lagi guruku yang mendaku a-nasionalis menjejaliku dengan keburukan-keburukan pemerintah Indonesia. Yah, aku tahu bahwa inisiasi a-nasionalis ini hanya topeng belaka karena kuyakin beliau, guruku ini, memiliki nasionalisme yang jauh lebih tebal dari yang kubanggakan tiap saat.

Kabarnya, menurut guru sekaligus sahabatku ini, bahwa fiskal tak lagi diberlakukan karena pemerintah merasa malu pada negara-negara lain. Lalu, demi menutup kemandegan pajak keluar negeri ini, pemerintah hendak menerapkan –atau tepatnya hendak mengetatkan– pajak barang luar negeri. Mulai awal Januari ini, fiskal akan reinkarnasi menjadi pajak barang luar negeri. Celetuk sobatku tadi, “Harusnya kalau alasannya malu, semenjak dahulu sudah dipugar fiskal itu!”

Indonesia memang aneh. Bukan hanya dalam kasus fiskal ini saja. Dan obrolan kami malam itu membuktikan adanya bejibun keanehan –atau biasa disebut masalah–- yang melekat di tubuh Ibu Pertiwi. Ah….bukan waktunya membahas hal-hal ini. Enggan, pun segan.

Terlepas dari tangan-tangan jahil di sekitarnya, fiskal merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi pemerintah Indonesia. Hanya saja, yang selama ini menjadi masalah adalah generalisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengejawantahkan aturan ini. Bukan hanya Bakrie yang maha kayanya itu yang harus membayar fiskal, namun Sutedjo yang uang tiketnya pun hutang demi mengadu nasib di negeri orang juga harus membayar fiskal. Fakta menunjukkan bahwa desakan penghapusan fiskal lebih gentar dilancarkan oleh mereka yang memang mempertimbangkan pengeluaran hidup. Sedang bagi mereka yang hanya butuh mengedipkan mata untuk mencari ratusan juta rupiah, lebih senang bertutup mulut.

Agaknya, pemerintah memahami dampak ini. Dan seperti pengurangan serta limitisasi BBM, pemerintah pun hendak memberikan subsidi kepada mereka yang membutuhkan agar tidak perlu membayar fiskal. Masalahnya, standarnya sulit, dan mudah di’akali’. Oleh karenanya, penerapan pajak barang luar negeri yang mulai diterapkan awal 2011 ini dapat dikatakan sebagai upaya baru untuk menuntut dana lebih banyak dari orang-orang berduit.

Ketika mereka pulang dari luar negeri membawa banyak barang-barang berharga dari luar negeri, itu artinya mereka memang memilki uang yang lebih dibanding yang lain. Wajar akhirnya jika mereka diharuskan membayar pajak masuknya barang-barang berharga itu. Lagipula, membeli barang produksi di luar negeri berarti mengurangi pendapatan negara, dan tentu para warganya. Sudah menjadi sebuah konsekuensi untuk membayar itu.

Nalar berpikir bangsa Indonesia amat dihegemoni oleh nafsu akan kenikmatan lokal yang amat terbatas. Jika kita menyempatkan diri berdialog pada para petani dan rakyat kecil lain yang kurang peka terhadap kondisi pemerintah secara komperehensif, mereka pasti akan mengumbar ucap bahwa era Pak Harto jauh lebih indah daripada yang ada sekarang. Tentu, kita –kaum akademisi dan pengamat politik– yang melaknat Pak Harto dapat memaklumi kesalah para petani itu.

Laiknya fenomena itu, kemudahan untuk keluar negeri dengan gratis tanpa fiskal atau masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak barang berharga merupakan representasi kebijakan Pak Harto. Sedang keharusan keduanya, atau salah satu saja, menjadi gambaran pemerintah yang lebih bijaksana. Jika kita memagn minim pendidikan dan awam politik, wajar jika kita tak ingin fiskal dan pajak itu diberlakukan. Namun, jika sebaliknya, sudah seharusnya kita mendukungnya.

Bukan hanya dalam polemik fiskal nalar bangsa Indonesia sering sedikit serong dari yang seharusnya. Dan bukan pula penulis mengecualikan dirinya dari bangsa Indonesia pada umumnya, karena penulis juga bangsa Indonesia. Maka, mari kita bayar pajak…….[Mc-V]

Book : “The Girl from the Coast” (translated from “Gadis Pantai”)
Author : Pramoedya Ananta Toer
Translator : Willem Samuels
Publisher : Hyperion East
Pages : 274 + 8 pages of Epilogue
Reviewer : Muhammad Miqdam Makfi

Main characters and their characteristic:
The Girl from the Coast : beautiful, smart and critical, eager to know something, egalitarian.
Bendoro : religious, wise, strict and assertive.
First Servant : simple, honest, tough and patient.
Mardinah (second servant) : pragmatic, impolite, stubborn, greedy.
Girl’s Father : harsh and strict, hard worker, deft and adroit, care, modestly.


Plot summary:
The Girl from the Coast was sent to the city. Her parents decided to give her away to Bendoro (a noble for a palace people), an aristocratic religious man in the city to be his practical wife Just like another practical wives, the Girl form the Coast was divorced right after she delivered her very first baby.

Before the marriage, she was only a daughter of a poor fisherman father and a housewife mother lived in a fishing village, somewhere near Rembang, Central Java, Indonesia. Her parents arranged the marriage for their daughter so –hopefully– she could live better than her parents. It was probably right. The Bendoro, her husband, educated her, provided all of her needs, even gave her a private servant whom she could command for anything.

Unfortunately, this rich life didn’t give her the happiness as she got in village. Her new life was cold. She felt like being a prisoner in a huge luxurious house. She could command whatever she wanted to whoever she found in the house but Bendoro, her own husband.

She therefore tried to find little happiness so she could stand staying there. Luckily, her private servant was a nice person. She helped the Girl to transform from a villager into a city woman. Also, the servant always told her the story tale before sleeping. Somehow, the Girl felt comfortable because she had a friend she could share with.

After a year being Bendoro’s wife, the Girl from the Coast started to love him. Moreover, she felt jealous when her husband went out for days. The Bendoro knew this, so he tried to be kind and lovely husband to her. But this didn’t last long. The problem occurred when Bendoro’s nephew stole the Girl’s money. Her servant then accused the nephew in front of Bendoro. As a wise-religious person, Bendoro accepted this accusation. He expelled the nephew. But also, he chased away the servant for being an impolite servant to her master with accusing his nephew.

The Girl from the Coast felt lonely. This was getting worse when Mardinah, the new servant came to replace the previous servant. In fact, Mardinah was sent by another Bendoro in Demak (another city in Central Java) to separate the Bendoro and the Girl from the Coast so Bendoro could marry the real noble woman from this another Bendoro family.

Someday, the Girl wanted to visit her family back in the village. So with Bendoro’s permission, she went to the village accompanied by Mardinah and a driver. Suddenly, the Girl didn’t want to return to Bendoro’s house. So Mardinah and the driver went back without her. After a while, Mardinah came again to the Girl’s village and told her that Bendoro asked her to go back to city. They argued until finally villagers realized that Mardinah had a tricky intention toward the Girl since the beginning she replaced the first servant. The Girl’s father punished Mardinah so she couldn’t go back to city. Meanwhile, the Girl form the Coast went back to Bendoro. After the Girl delivered the baby, Bendoro divorced her.

After this divorce, the Girl went to Blora, the hometown of her first servant.




Opinion and recommendation:
This is a novel made as a first volume of trilogy of Pram’s autobiography. Unfortunately, the second and third volumes were destroyed by Indonesian military. So, the story ends without the ending.

The Girl from the Coast is Pram’s grandmother. When she died, the young Pram promised to try to tell her story to people.

Despite the story about his grandmother, Pram, through this novel, tells the reader about the distinction found between the villager and city people, between Islamic and traditional belief people, also between proletarian and bourgeois people. Moreover, this is a story about Indonesia before it had its independence day. Using this novel, Pram tried to criticize the government which was pro-Dutch. Furthermore, Pram also implicitly tells the reader about feudalism in past time of Indonesia civilization.

To penetrate about two different classes of people and about Indonesian fighting, Pram gave the details of some places, people, and events. Sometimes, to ensure the reader about how harsh life was, these details were made very dramatically.

Because it was from Pram family’s own story, so Pram could write the novel heartfelt. In the Indonesian version, it can be seen that Pram used the proper dictions and sentences.

William Samuels translated lot of Pram’s books. So it can be sure that he really knows about Pram and his life, also about Indonesian life in past history. It can be said that William’s translation gives the reader a representative book of the original one. Only sometimes, William didn’t explain the traditional Javanese terms such pak (Indonesian word for ‘sir’), batik (Javanese cloth), etc.

Overall, those who want to read a reality based novel, critical, vulgar, historical, and memorial novel should read this Pram’s novel. Beside, The Girl from the Coast also motivates the readers to re-think and contemplate about equality and human rights.[Mc-V]

Oleh: M. Miqdam Makfi

Aktualitas Timur Tengah belakangan ini, khususnya dalam koridor politik dan ideologi agama makin memanas hingga mampu membelalakkan bola mata punggawa-punggawa besar dunia untuk terus memantaunya. Kaitannya dengan politik Amerika dan sekutunya tentu menjadi catatan tersendiri bagi para pengamat kajian Timur Tengah untuk ikut berempati dalam mengawasi situasi ini. Dilandasi realita inilah penulis ingin mencoba untuk sedikit membuka topeng politik Timur Tengah yang didominasi oleh nalar-nalar Arab dan juga wajah asli politik Amerika dan sekutunya yang memang telah lama menjadi musuh abadi beberapa negara Timur Tengah.

Mungkin kawasan Timur Tengah memang terlalu luas dan kompleks untuk dimengerti, namun, identitas Islam yang sebenarnya tidak dapat dijadikan jiwa tunggal Timur Tengah telah dicap oleh Amerika sebagai biang keladi kerusuhan sengit yang terjadi belakangan ini. Untuk itulah, sebagai upaya penggalian fakta yang objektif dan fokus, penulis hanya ingin mencermati kaitan politik Arab-Islam dan Amerika yang ternyata menjadi indah diamati ketika dimunculkan dengan sudut pandang yang berbeda.

Berangkat dari turunnya sebuah agama bernamakan Islam di pelosok Arab, dengan sosok Muhammad sebagai panutan, nalar politik Islam mulai tersedimentasikan sedikit demi sedikit, terlebih sejak otoritas Rasul yang merajalela hingga aspek politik setelah hijrah ke Madinah. Pada dasarnya, prinsip politik yang diusung oleh tokoh nomer wâhid Islam ini cukup merakyat. Entitas musyawarah, keadilan, egalitarianisme, serta persamaan hak yang dikolaborasikan dengan kultur lokal amat mampu diterima masyarakat. Keberhasilan dalam mengampu rakyat dengan damai hingga tidak memberi kesempatan kepada sebuah problematika politik yang dijaga Rasul selama 10 tahun di Madinah patut dijadikan catatan agung dalam lembaran histori politik dunia.

Sepeninggal beliau, empat tokoh besar Islam yang tergabung dalam nomeklantur Khulafâ` al-Rasyidîn berusaha untuk tetap menegakkan konsep politik rakyat (otoritas di tangan rakyat). Walaupun pengangkatan Abu Bakar menuai banyak konflik, terutama dari kalangan bani Hasyim, namun mau tak mau, suksesi tersebut tetap layak dikukuhkan sebagai pemilu perdana Islam.

Estafet kekuasaan ‘agama’ ini (sepertinya kata-kata politik lebih pantas), dilanjutkan oleh dinasti Umayah. Sistem teokrasi turun temurun ala Muawiyah Cs. jelas lebih otoriter dibandingkan sistem khilafah. Bahkan Muawiyah sendiri mengakui bahwa tonggak kepemimpinannya itu diperoleh bukan karena kecintaan dan kerelaan rakyat, namun lebih karena keberhasilan klan pemimpin baru itu dalam sebuah peperangan yang mempertaruhkan terma arbitrasi. Namun setidaknya, Muhammad Abied al-Jabiri telah membuktikan bahwa kala itu, kendati ada kesan absolutisme kekuasaan, dinasti Umayah masih berbaik hati dengan memberikan kebebasan politik bagi rakyatnya. Umat Islam dilegalkan untuk angkat suara (bukan angkat senjata) setinggi-tingginya demi menentang pemerintah.

Kebebasan bersuara yang diusung oleh dinasti Umayah ini rupanya mendapat respon realistis dari berbagai pihak. Muktazilah, salah satu komplotan ideologis yang muncul di masa itu, dengan konsep qadariyyah-nya, menjadi salah satu musuh politik terbesar dinasti Umayah yang melegitimasi hedonisme pejabat dengan konsep fatalistiknya. Beberapa kalangan mencermati bahwa agresivitas madzhab ini amat berperan dalam kesuksesan revolusi Abbasiyah, tentunya di samping bantuan kekuatan Syiah, pendukung Persia yang kala itu merasa dimarginalkan dinasti Umayah.

Endapan-endapan nalar politik Arab-Islam yang telah berlapis-lapis itu dipungkasani oleh pemerintahan Abbasiyyah yang jelas-jelas mendirikan teokrasi ala Islam. Ibn Muqaffa dengan 3 buku populernya (al-Adab al-Shagîr, al-Adab al-Kabîr, dan Risâlah al-Shahabah) serta imam al-Mawardi dengan fikih politiknya (fikih politik beliau hanya merumuskan dua perkara; kewajiban mendirikan sebuah kepemimpinan dan kewajiban untuk menaati pemimpin) kiranya sudah lebih dari cukup untuk dijadikan referensi kemutlakan kekuasan pemimpin yang dianggap titisan Tuhan di era ini.

Di atas sedimentasi-sedimentasi di mana epistema politik terluarnya merupakan sebuah otoritas tunggal inilah nalar Arab-Islam berkembang hingga sekarang. Hasilnya? Di balik topeng-topeng mereka yang sok demokratis, ternyata mereka masih menyimpan absolutisme tersebut.

Mesir, negeri Kinanah kita huni ini kiranya bisa dijadikan sampel akan sebuah otoritas penguasa. Secara legal-formal, Negara ini memang dapat dikatakan sebagai negara sekuler. Pemilu berkala untuk memilih presiden baru tentunya bisa dijadikan sebagai cermin para pengamat bahwa demokrasi di Mesir cukup dihormati. Akan tetapi, realita membuktikan bahwa sistem demokrasi itu hanya sekedar pembungkus belaka. Husni Mubarok, presiden sekarang, tidak lebih baik dari seorang Suharto yang pernah dikenal oleh rakyat Indonesia. Pemilu seakan-akan hanyalah sebuah formalitas untuk kembali memilih pemimpin yang sama. Selama kekuatan politik oposan belum terkumpul layaknya para demonstran reformasi di Indonesia, tentunya kepemimpina Husni Mubarok juga tak akan pernah tergantikan.

Juni lalu, negara-negara Liga Arab mengadakan konferensi internasional di Kairo yang mengagendakan penggalakkan demokrasi di Timur Tengah. Takutnya, ini juga hanya merupakan sebuah topeng baru untuk melindungi otoritarianisme penguasa di Timur Tengah. Negara-negara Teluk yang berbentuk kerajaan tentunya sudah pasti menjadikan penguasa sebagai pemiliki kekuasaan tunggal. Pemerintah dan jajaran militer di negara-negara sekuler seperti Mesir rupanya juga telah mengkondisikan rakyat untuk tidak menyarakan aspirasi yuang bertentangan dengan penguasa. Penulis mencatat, hanya Tunisia, Iran, dan mungkin Maroko yang dapat dikatakan telah sedikit berhasil mengaplikasikan konsep demokrasi dengan benar.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai musuh besar yang terus membayangi Timur Tengah juga tidak lebih baik dari mereka. Amerika muncul sebagai negara adikuasa yang seolah-oleh ingin memberikan jaminan kedamaian bagi masyarakat dunia. Di kancah PPB sebagai organisasi terbesar sedunia, Amerika juga meneriakkan slogan demokrasi dan penghormatan terhadap human rights di dunia. Kenyataannya, terhitung selepas Perang Dingin dulu, Amerika mulai melancarkan invasi-invasi kepada negara-negara lain. Tidak dapat disangkal jika mereka memang menghajar negara-negara itu dengan berlandaskan pada dasar-dasar yang cukup masuk akal, namun, harus diakui bahwa dengan invasi teersebut, mereka berarti telah merusak HAM yang sebenarnya mereka koar-koarkan. Tentunya demokrasi, kedamaian, dan hak-hak manusia ini juga hanyalah sekedar topeng untuk menutupi kekejaman mereka.

Melihat indikasi-indikasi seperti ini, penulis khawatir kedamaian yang telah ramai digunjingkan dan diinginkan oleh pelbagai pihak tidak akan pernah terrealisasikan. Kesadaran seluruh pihak untuk segera berterus terang dan berembug bersama dengan telanjang muka haruslah benar-benar ada. Fanatisme otorianisme Timur Tengah dan kapitalisme Amerika harus dibuang terlebih dahulu. Dengan begini, harapan untuk menikmati fajar esok hari akan selalu terbuka lebar bagi seluruh penghuni kolong langit ini.[]